Selamat Datang di Situs Resmi Pengadilan Agama Takalar || Terima Kasih Telah Membantu Kami Dengan Tidak Memberi Gratifikasi Dalam Bentuk Apapun Juga Demi Mewujudkan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) || Bersama Kita Lawan Covid-19 Pakai Masker Cuci Tangan dan Tetap Jaga Jarak

Ditulis oleh Super User on . Dilihat: 1215

LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR PENGADILAN AGAMA TAKALAR

 


Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)

NO

NAMA

Jabatan

Dokumen

    Keterangan

1

Mahyuddin, S.H.I., M.H.

Ketua

Unduh

       Terbaru

2

Mushlih, S.H.I., M.H.

Wakil Ketua

Unduh

       Terbaru

3

Bahjah Zal Fitri, S.H.I.

Hakim

Unduh

       Terbaru

4

H. Jalaluddin, S.Ag., M.H.

Panitera

Unduh

       Terbaru

5

Muhammad Ahsan Syuhudi, S.Sos.

Sekretaris

Unduh

       Terbaru

6

Yuniar Yasin, S.H.

Panmud

Unduh

       Terbaru

7

Muh. Kasim, S.H.

Panmud

Unduh

       Terbaru

8

St. Patimah, S.H.

Panmud

Unduh

       Terbaru

9

Ardiayana, S.Sos.

Kasubag / PPK

Unduh

       Terbaru

10

Bachra, S.H.I.

Panitera Pengganti/ PNBP

Unduh

       Terbaru

11

Hj. Marianti, S.H.I.

Panitera Pengganti

Unduh

       Terbaru

12

Ismawaty, S.Ag.

Panitera Pengganti

Unduh

       Terbaru

13

Bungatang, S.H.I.

Panitera Pengganti

Unduh

       Terbaru

14

Hj. Nur Qalbi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Unduh

       Terbaru

15

Hj. Rasdiyanah, S.H.

Panitera Pengganti

   

16

Nurhadi, S.H.

Panitera Pengganti

 

17

Subhan, S.H.

Panitera Pengganti

 

Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)

NO

NAMA

Jabatan

Dokumen

    Keterangan

1

Asrijal Arfansyah, S.E., S.H.

Kasubag

Unduh

  Terbaru

2

Afif M. Nur, S.Kom.

Kasubag

Unduh

  Terbaru

3

Syamsiah

Jurusita 

Unduh

  Terbaru

4

Ismail Hamka, S.S.T.

Staf/PNS

Unduh

  Terbaru

5

Syamsuddin Dg. Nyalla

Staf/PNS

Unduh

  Terbaru

6

Edo SP, S.Kom.

Staf/PNS

Unduh

  Terbaru

7

Nur Fajriah, A.Md.

Staf/PNS

Unduh

  Terbaru

8

Ahmad Suhail. S.H.

CPNS

Unduh

  Terbaru

9

Rudolf Richo Fauzan Susanto, S.H.

CPNS

Unduh

  Terbaru

10

Rizka Inrani, A.Md.

CPNS

Unduh

  Terbaru

11

Risqah Yulia Arianti, A,Md.

CPNS

Unduh

  Terbaru

SEJARAH SINGKAT LHKPN

  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi; dan
  3. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: KEP. 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Sebelum dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penanganan pelaporan kewajiban LHKPN dilaksanakan oleh Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN). Namun setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, maka KPKPN dibubarkan dan menjadi bagian dari bidang pencegahan KPK.

KEWAJIBAN PENYELENGGARA NEGARA TERKAIT LHKPN

Berdasarkan ketentuan di atas, maka Penyelenggara Negara berkewajiban untuk:

  1. Bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan sesudah menjabat;
  2. Melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pension.
  3. Mengumumkan harta kekayaannya.

RUANG LINGKUP PENYELENGGARA NEGARA

Adapun Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

  1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
  2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
  3. Menteri;
  4. Gubernur;
  5. Hakim;
  6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang meliputi:
  8. Direksi, Komisaris dan pejabat structural lainnya sesuai pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
  9. Pimpinan Bank Indonesia;
  10. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
  11. Pejabat Eselon I dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  12. Jaksa;
  13. Penyidik;
  14. Panitera Pengadilan; dan
  15. Pemimpin dan Bendaharawa Proyek (usul: sebaiknya dihapuskan)

JABATAN LAINNYA YANG JUGA DIWAJIBKAN UNTUK MENYAMPAIKAN LHKPN

Dalam rangka untuk menjaga semangat pemberantasan korupsi, maka Presiden menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Berdasarkan intruksi tersebut, maka Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) menerbitkan Surat Edaran Nomor: SE/03/M.PAN/01/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara NegaraTentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) (link);, yang juga mewajibkan jabatan-jabatan di bawah ini untuk menyampaikan LHKPN

KELALAIAN DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN LHKPN

Pejabat Eselon II dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan instansi pemerintah dan atau lembaga negara;

  1. Semua Kepala Kantor di lingkungan Departemen Keuangan;
  2. Pemeriksa Bea dan Cukai;
  3. Pemeriksa Pajak;
  4. Auditor;
  5. Pejabat yang mengeluarkan perijinan;
  6. Pejabat/Kepala Unit Pelayanan Masyarakat; dan
  7. Pejabat pembuat regulasi

Masih untuk mendukung pemberantasan korupsi, MenPAN kemudian menerbitkan kembali Surat Edaran Nomor: SE/05/M.PAN/04/2005 (link) dengan perihal yang sama. Berdasarkan SE ini, masing-masing Pimpinan Instansi diminta untuk mengeluarkan Surat Keputusan tentang penetapan jabatan-jabatan yang rawan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di lingkungan masing-masing instansi yang diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN kepada KPK.\ Selain itu, dalam rangka untuk menjalankan perintah undang-undang serta untuk menguji integritas dan tranparansi, maka Kandidat atau Calon Penyelenggara tertentu juga diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN kepada KPK, yaitu antara lain Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden serta Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah. Bagi Penyelenggara Negara yang tidak memenuhi kewajiban LHKPN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, maka berdasarkan Pasal 20 undang-undang yang sama akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

 

 

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Takalar

Jl. Pangeran Diponegoro No. 5 Kelurahaan Bajeng, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar - Sulawesi Selatan

Telp: (0418) 21022/                      Fax: (0418) 21022
Website : pa-takalar.go.id,              Webmail: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.     

Email: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Info Perkara & Media

TIM IT Pengadilan Agama Takalar @2022